Di sebuah warung kopi kecil milik Bu Sri, terletak di pinggiran kota yang hiruk-pikuk, duduklah sekelompok lelaki. Mereka bukan bagian dari elit politik atau wajah yang terpampang di baliho kampanye. Mereka adalah rakyat biasa: Pak Joko, buruh pabrik yang tangannya kapalan; Pak Tohir, petani yang makin jarang turun ke sawah; Pak Kardi, tukang ojek online yang gemar melucu; dan Mas Wanto, satpam mall yang sering jadi filsuf dadakan. Di bawah rindang pohon mangga, dengan meja kayu yang usianya mungkin lebih tua dari Pak Tohir, mereka berbagi keluhan, canda, dan kritik yang lebih tajam dari sekadar obrolan warung kopi.
Pak Joko membuka percakapan dengan nada getir, sambil menyesap kopi hitamnya yang mulai dingin, “Rasanya tiap bulan kita kerja keras, tapi gaji cuma numpang lewat di rekening. Banyak lembur, potongan PPh21 makin besar, belum lagi ada potongan PPN 11% yang sekarang sudah diterapkan. Negara ini kayak mesin yang terus nguras dompet kita tanpa ada jeda.”
Pak Tohir mengangguk setuju, ia menghela napas sambil menatap jauh ke jalan yang berlubang di depan warung. “Betul, Jok. Aku ini petani, tapi makin lama makin berat rasanya. Lahan makin sempit, air irigasi susah, pupuk subsidi langka. Bahkan di tahun 2023, impor beras meningkat sampai 2 juta ton. Lucu, kan? Negara agraris tapi ketergantungan beras impor. Padahal, kita punya 7,4 juta hektar lahan sawah. Katanya swasembada pangan, tapi yang ada malah kita bergantung ke Thailand dan Vietnam,” ulasnya.
Pak Kardi, yang selalu punya cara untuk membawa obrolan menjadi lebih ringan, menimpali sambil tertawa kecil, “Nah, ini dia, Pak Tohir. Pajak BBM sudah naik dengan dalih buat perbaikan infrastruktur, tapi lihat jalan kampung kita? Masih berlubang di mana-mana. Giliran jalan tol yang megah, yang menikmati cuma yang punya mobil mewah. Kalau begini terus, ojek online kayak saya ini kena imbasnya. Tarif naik sedikit, langsung disambut demo pelanggan. Negara ngambil pajak dari semua sisi, kita ini serasa jadi sapi perah yang terus diperas.”
Bu Sri yang dari tadi diam, akhirnya ikut bicara. Sembari menghela napas panjang ia berujar, “Saya sering dengar dari pelanggan yang mampir, mereka mengeluh harga sembako yang naik. Minyak goreng masih mahal, meski katanya sudah ada operasi pasar. Ironis, ya? Kita ini salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, tapi harga minyak goreng untuk rakyat sendiri malah melambung.”
Mas Wanto yang biasanya diam, kali ini ikut bersuara. Ia menghela napas sebelum memulai, “Kita ini sering terjebak di permainan ekonomi global. Harga pangan naik, tapi penghasilan kita stagnan. Ketika harga gandum global naik akibat konflik di Ukraina, roti dan mie instan di sini juga ikut naik. Tapi siapa yang peduli sama penghasilan tukang ojek, buruh pabrik, dan petani kecil? Inflasi kita mencapai 6% tahun lalu, sementara pertumbuhan gaji jauh di bawah itu. Pemerintah bilang ekonomi membaik, tapi apa artinya kalau daya beli kita malah turun?”
Pak Joko tertawa getir. “Katanya ekonomi digital akan membawa perubahan, tapi yang ada kita ini cuma jadi pasar. Tiap bulan ada promo besar-besaran dari e-commerce luar negeri. Barang impor masuk bebas, barang lokal tersingkir. UMKM kita berjuang melawan barang-barang dari Tiongkok yang murah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin merana,” terangnya.
Pak Tohir kembali angkat bicara, kali ini dengan nada lebih serius. “Jangankan ekonomi digital, pertanian saja yang menjadi tulang punggung negeri ini malah diabaikan. Lihat saja program cetak sawah baru yang gagal total. Lahan yang dibuka malah jadi lahan tidur. Anak-anak muda di desa sudah enggan bertani. Mereka lebih memilih jadi pekerja migran atau budak korporat. Padahal, kita sedang krisis pangan global. Kalau ketergantungan impor terus meningkat, suatu saat kita bisa kelaparan di negeri sendiri.”
Pak Kardi menambahkan dengan nada yang lebih ringan namun menyentil, “Kalau dipikir-pikir, kita ini kayak bayar ‘membership’ ke negara tiap bulan. Bayar pajak, bayar retribusi, bayar pungutan ini-itu. Tapi, manfaatnya kadang tidak terasa. Layanan kesehatan? Masih ngantri panjang di puskesmas. Pendidikan gratis? Buku dan seragam tetap harus beli sendiri. Infrastruktur bagus? Hanya di kota besar. Di kampung, masih nonton jalan berlubang tiap hari.”
Mas Wanto yang biasanya berusaha membawa optimisme, kali ini menghela napas dalam, “Kita ini sering mengeluh dan menyalahkan pemerintah, tapi kita juga belum benar-benar serius dalam memilih pemimpin. Banyak yang asal pilih karena dapat sembako atau uang rokok. Kita lupa bahwa suara kita punya harga yang lebih mahal daripada itu. Kalau kita mau perubahan, harus mulai dari diri kita juga. Kita harus berani tanya, ‘Apa manfaat kebijakan ini buat kita?’ Jangan hanya percaya janji-janji tanpa bukti.”
Bu Sri tersenyum sambil merapikan meja. “Kalian ini memang benar-benar filosof warung kopi. Kadang saya berpikir, kalau saja pejabat-pejabat itu bisa duduk di sini dan dengar keluhan kita, mungkin mereka sadar bahwa yang kita butuhkan bukan hanya janji, tapi kebijakan yang benar-benar pro-rakyat. Jalan tol memang megah, tapi kalau jalan kampung tetap berlubang, apa artinya?” timpalnya.
Obrolan sore itu di warung kopi Bu Sri menjadi sebuah refleksi sosial yang lebih mendalam daripada analisis para ekonom di televisi. Di sini, di bawah pohon mangga tua, rakyat kecil bicara dari hati. Kritik mereka bukan sekadar keluhan, tapi sebuah cerminan dari ketidakpuasan atas janji-janji yang tidak ditepati, dari kebijakan yang seringkali tidak menyentuh akar permasalahan.
Di akhir sore, mereka berpamitan satu per satu. Di bawah langit senja yang mulai memerah, ada kesadaran kolektif bahwa hidup memang tidak mudah. Tapi setidaknya di sini, di warung kopi kecil di pinggiran kota, mereka punya tempat untuk tertawa bersama, mengkritik tanpa takut, dan berbagi harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Sebelum menutup warung, Bu Sri bergumam pelan, “Kalau saja para pejabat mau mendengar obrolan seperti ini, mungkin mereka akan paham. Rakyat bukan hanya bisa mengeluh, tapi juga punya solusi. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus diperbaiki. Yang mereka minta sederhana: hidup yang lebih layak, dan kebijakan yang adil.”
Dari obrolan sederhana itu, lahir refleksi yang mungkin lebih bermakna daripada pidato panjang politisi di panggung. Di warung kopi Bu Sri, rakyat kecil menemukan suara mereka, mengkritik dengan cara mereka, namun tetap optimis dan penuh harapan. Seperti kopi hitam yang mereka seruput, ada pahit yang menyentak, tapi di akhir tegukan, selalu ada rasa hangat yang menguatkan.
Rifqi Febrian Apriliansyah
JM Damar Kedhaton tinggal di Manyar, Gresik