Manusia itu pragmatis, apa yang menguntungkan buat dirinya ya itu yang benar. Meskipun sering dikesankan negatif, sifat pragmatis ini—dalam konteks yang tepat—bisa berguna karena memungkinkan manusia bertindak selektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai kepentingannya. Masak jadi manusia gak pragmatis sama sekali, ya gak bisa juga, apalagi jaman sekarang. Mau beli nasi padang gak perlu susah-susah datang ke R.M Padang, cukup pakai aplikasi “Go-Food” nasi padang diantarkan sampai depan rumah; chatting sama teman lama tanya kabar ini itu, padahal ujung-ujunge mung utang duit—tanya kabar teman kalau ada perlunya saja; daripada bingung cari pekerjaan yang sesuai keinginan tapi gak dapat-dapat, ya sudah tawaran yang ada saja diterima meski sebenarnya agak berat hati, itung-itung daripada nganggur, toh gajinya lumayan. Hukum pragmatisme itu kontekstual, tergantung situasi, kadang boleh-boleh saja tapi bisa juga terlarang. Dalam dunia bisnis, pragmatisme adalah mahzab mainstream para pelaku bisnis. Korporasi agribisnis seperti perusahaan kelapa sawit bisa membuka lahan baru dengan cara yang mudah, murah, dan relatif aman: membakar hutan dan rawa! Mereka tidak ngurus asapnya, tidak mau tau binatang liar yang mati terbakar maupun yang terusir dari rumahnya sendiri, yang penting perusahaan dapat lahan untuk musim tanam berikutnya! Al-Fatihah! Selain model pragmatisme di atas, masih ada jenis pragmatisme yang lain. Pragmatisme yang satu ini adalah yang mungkin paling samar dan tidak populer, baik dilihat dari sudut pandang hukum agama, moral (etika), maupun hukum kemasyarakatan. Hanya saja, meskipun samar dan tidak populer, tapi dampaknya lebih luas dan sulit diprediksi. Saya ingin mengambil contoh sederhana: BANJIR. Di Indonesia, khususnya Jakarta, banjir menjadi hajatan rutin tahunan. Biasanya musim hujan turun antara Oktober sampai Maret dimana puncaknya adalah di peralihan akhir tahun ke awal tahun. Musim hujan itu artinya tandon air di langit mencek-mencek (sudah penuh) dan siap ditumpahkan mak byor—suka tidak suka air harus ditumpahkan karena mendung tidak punya pilihan lain kecuali wajib patuh kepada aturan langit, tidak peduli apapun kondisi yang sedang terjadi di bumi: mau presiden Amerika Serikat mantu atau Raja Arab lawatan ke Jakarta, kalau hujan ya hujan, banjir ya banjir. Singkat cerita, seperti yang sudah-sudah, hujan deras sehari semalam tanpa henti. Saking berlimpahnya air yang ditumpahkan malaikat Mikail a.s, akibatnya kali meluap dan satu kecamatan tiba-tiba berubah menjadi tambak (kolam ikan). Banjir sampai setinggi atap rumah. Warga diungsikan ke masjid-masjid, balai desa, dan tenda pengungsian; sementara rute-rute utama kendaraan dialihkan ke jalur lain, macet dimana-mana. Kapokmu kapan?!! Hujan mulai reda, air di kali tak lagi meluap, banjir mulai surut dan aktivitas masyarakat kembali seperti biasa, begitu seterusnya dan berulang setiap tahunnya. Puluhan tahun kebanjiran, selama itu pula nyaris tidak ada perlawanan sengit dari pemerintah dan warga terhadap banjir. Mereka sudah sepakat, setidaknya dalam level batin, bahwa “banjir itu punya waktunya sendiri, ia tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi, tak perlu dirisaukan”. Akibatnya, selama puluhan tahun menghadapi banjir, pemerintah dan warga bersama-sama mulai membangun suatu sistem pertahanan berbasis pragmatisme kolektif: “Banjir tidak memberi keuntungan apa-apa, yang ada cuma nambahin masalah, jadi tidak ada gunanya ngurusi banjir, hanya buang-buang energi dan biaya”. Menyelesaikan masalah banjir tidak (pernah) dilihat oleh pemerintah daerah sebagai sebuah tugas yang harus dikerjakan secara sungguhsungguh dan kontinyu—karena dianggap tidak mempunyai nilai—melainkan hanya beban tahunan yang ditanggapi sekedarnya saja. Pragmatisme kolektif mengikuti kaidah “Apapun tidak masalah, yang penting saya senang”. Membuang bungkus rokok ke selokan ora masalah, yang penting saya bisa merokok bebas; membuang bungkus nasi goreng ke kali gak ada masalah, yang penting saya bisa makan nasi goreng; mbabati pohon di bantaran sungai sah-sah saja, yang penting saya bisa nanam jagung; hutan dibabat sak karep udele korporasi sah-sah saja, yang penting rutin setor pajak ke pemerintah. Kita terbiasa berpikir linier, ndelujur, memisahkan antara sebab-akibat seperti rel kereta api yang tidak ada titik temunya— menganggap bahwa antara banjir dengan isi pikiran dan perilaku kita sehari-hari tidak ada hubungannya sama sekali. Urusanku kuwi mung budhal kerjo golek duit! Banjir urusane batman! Pragmatisme semacam ini sudah menjadi kultur di negara kita.
Pemerintah sendiri dan sebagian (besar) wakil rakyat juga mempraktikannya, tapi dalam level yang berbeda. Kalau ada yang mau memakai ruang terbuka hijau di kota-kota untuk didirikan mall ya monggo, yang penting bisa bayar uang sewanya. Warga penghuni DAS Ciliwung atau Brantas dihimbau supaya tidak membuang sampah ke kali, tapi pemerintah sendiri membiarkan mereka tinggal berdempetan di bantaran kali tanpa pernah tau bagaimana mewujudkan tata ruang dan tata kelola pemukiman yang baik di sekitar DAS. Yo gak iso ta rek, yekopo sih. Warga yang tinggal di bantaran kali di kota-kota besar seperti Jakarta, mereka itu sumpek rumahnya tur sumpek pikirannya; kumuh dan sampah itu blas gak jadi masalah buat mereka asal masih bisa makan dan punya tempat untuk tidur. Lagipula, perda terkait sampah DKI juga tidak jelas pelaksanaannya—mungkin karena masih banyak permasalahan lain di DKI yang lebih ‘profitable’ untuk diurusi ketimbang sekedar ngurusi pemukiman kumuh dan sampah. Jika memang benar seperti itu, bisa jadi pemerintah dan juga kita semua ini belum benar-benar memahami sampai meresap ke sum-sum tulang bahwa salah satu fakta paling signifikan di dunia ini adalah efek penggandaan (multiplication) dan pengulangan (repetition). Jika di satu kecamatan hanya ada satu atau dua orang saja yang punya kebiasaan membuang tas kresek ke kali setiap hari, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi, akan lain ceritanya jika semua penduduk di kecamatan tersebut punya kebiasaan membuang sampah ke kali setiap hari, haqqul yaqin gak suwe sampah pasti numpuk dan aliran kali mulai bermasalah, kecuali yang jadi camatnya bu Risma atau Ahok. Itu tadi yang diomongkan baru sebatas kebiasaan nasional membuang sampah ke kali, belum lagi kalau harus membahas peran hutan. Jika banjir dilihat sebagai output, maka inputnya adalah hujan, sementara prosesnya secara sederhana bisa dilihat sebagai fungsi dari kali, hutan, dan tata ruang (kota). Dalam skala ekosistem yang lebih luas, fungsi hutan atau RTH dalam kaitannya dengan banjir adalah mirip seperti spons super tebal: air hujan yang tumpah dari langit sebagian akan diserap dan disimpan di dalam tanah untuk jangka waktu tertentu dan akan dilepaskan (secara pelan-pelan tetapi kontinyu) sebagai mata air atau rembesan-rembesan air tanah. Warna kebiru-kebiruan yang biasa kita lihat di gunung-gunung dan perbukitan itu tidak hanya berfungsi menahan tumpahan air hujan supaya tidak langsung menghantam permukaan tanah lalu mengalir deras ke arah pemukiman penduduk atau nglunyur ke kali, tetapi juga menyimpan, mengatur, serta mendistribusikan air tanah secara efisien dan adil. Hutan itu ya direktur teknis ya manajer proyek yang merangkap sebagai engineer sekaligus operator. Ia memungkinkan berjalannya siklus air, memasok oksigen, regulator iklim mikro maupun makro, serta menyediakan hunian paling baik dan aman bagi rumah tangga ribuan satwa liar. Bersama dengan sungai, hutan adalah Avatar pengendali air (waterbender) sekaligus tanah (Earthbender). Mereka adalah pelaku setia thoriqoh “rahmatan lil-alamiin” dimana Allah sendiri yang langsung menjadi Mursyidnya. Lalu, monggo dipikir sendiri bagaimana jadinya kalau spons tadi dikikis, dikruweki, dibolongi, dibabat terus menerus? Kualat!! Kalau cuma dibabat seluas kandang ayam tidak ada masalah, tapi kalau mbabatnya seluas 700 kali lapangan sepak bola dan dilakukan setiap hari, piye coba (bayangkan kepala gundul plonthos disiram air, ya bersih tidak ada air yang nyangkut di situ). Kalaupun mau dibabat semua juga tidak jadi soal, tapi apakah pemerintah dan korporasikorporasi serakah itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya? Kalaupun mau, apa mereka punya “kesaktian” menahan tumpahan air hujan, mencegah longsor, membendung banjir, menyediakan air bersih untuk jutaan orang serta mengairi ribuan hektar sawah, melembabkan udara dan mengatur naik-turunnya temperatur, atau menyediakan rumah bagi ribuan hewan liar? Alhamdulillah kalau tidak punya, artinya mereka tidak perlu bekerja lembur siang malam seumur hidup hanya untuk mengurusi persediaan dan distribusi air tanah. Jadi, manusia itu punya kecenderungan menganggap sesuatu tidak bernilai—meskipun sesuatu itu sebenarnya sangat vital dan menentukan kelangsungan hidupnya—jika sesuatu itu tidak dibuatnya sendiri, bisa diperoleh secara cuma-cuma alias gratisan serta tidak perlu bersusah-payah mendapatkannya, apalagi jika sesuatu itu tersedia dalam jumlah yang melimpah secara terus-menerus (seakan-akan) tak terbatas. Saat ini kita hidup di zaman dimana apa yang sesungguhnya berguna terlihat biasa-biasa saja, bahkan dianggap tidak bernilai, sementara apa yang sesungguhnya tidak berguna kita raih dengan susah payah. Air hujan yang melimpah, sungai yang mengurat-nadi ke dalam kehidupan masyarakat, serta hutan tropis yang menghampar, semua itu adalah sebagian dari kenyataan yang tidak mempunyai tempat di hati kita. Akibatnya, kita tidak menghormatinya. Dan apa yang tidak kita hormati, tidak akan kita jaga dan perjuangkan. Maka, tantangan berat bagi para orang tua dan guru-guru di Indonesia adalah bagaimana mengasah serta mengasuh alam pikir dan kepekaan batin anak-anak dan para muridnya agar mampu melihat “hubungan-hubungan tersembunyi” antara dirinya sendiri dengan alam tempat tinggalnya (kampung, desa, kota, negara, dunia, dst). Harapannya, mereka mampu melihat dalam imajinasinya keserakahan korporasi pembabat hutan di lembaran-lembaran kertas buku tulisnya, merasa mual manakala melihat pakaian aneka warna dipajang di mall, ngeri melihat debu batu bara mengotori paru-paru warga pinggiran kota ketika ia melihat jutaan lampu menerangi pusat-pusat kota, atau ‘meramal’ datangnya banjir setiap kali melewati perbukitan yang gundul dan sungai yang tertutup sampah. Kalau mereka bisa dan terbiasa melakukannya, maka bibit-bibit pragmatisme kolektif tidak akan gampang bercokol di dalam hati anak-anak dan generasi muda Indonesia. Insya Allah.
Mohammad Shofie
Jamaah Maiyah Damar Kedhaton (JMDK), tinggal di Cerme, Gresik.